4 BRP Gedung Perkawinan SMESCO. Gedung yang satu ini punya 3 hall yang bisa kita pilih untuk melaksanakan pernikahan. Harga tiap hall pun bervariasi, mulai Rp 205 jutaan hingga Rp 226 jutaan. Dengan harga tersebut, Ladies udah menerima all-in, alias semua kebutuhan untuk menggelar resepsi pernikahan diurus oleh pihak SMESCO. Gratis Jam Buka. 08.00 - 17.00 WIB. No Telepon. 021 31934740. Alamat. Jl. Cikini Raya No.73, RW.2, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, 10330. Taman Ismail Marzuki adakah suatu pusat kesenian serta kebudayaan dan wisata astronomi yang berada di kota Jakarta Pusat. Komitmentersebut kemudian diwujudkan melalui terobosan program 20 acara kesenian tradisional di Yogyakarta dan sekitarnya dengan dukungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Pada waktu itu, saya menyampaikan keprihatinan tentang situasi terakhir yang disebabkan pandemi yang berdampak langsung pada kesenian tradisional. AuditoriumAdhiyana merupakan salah satu bisnis unit Perum LKBN Antara, berlokasi di gedung Wisma Antara lantai 2 di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta. Dengan menampilkan kemegahan ruang berinterior prima dan prestigious untuk sarana konvensi dan event management (meeting, gathering, launching product, seminar, perayaan ibadah, talk Iamenjelaskan, sewa gedung di Gedung Kesenian Jakarta di bilangan Pasar Baru, Jakarta Pusat, mencapai Rp32 juta sekali pementasan. Di Taman Ismail Marzuki malah Rp38 juta per pementasan ditambah pajak. "Kami berharap pemerintah memberikan keringanan atau memberikan potongan sewa sebesar 50 persen dari sewa yang ditetapkan pengelola gedung DaftarGedung Pernikahan Di Jakarta Barat Dan Harganya. Sewa Meeting Room Jakarta Pusat Dengan Harga Terjangkau. 3 Lokasi Sewa Aula Murah Di Jakarta Selatan - Parasayunet. Sewa Aula Jakarta Barat 0812 8989 7553 Jazuli Suryadhi Di Masjid Hati Kami Terkait Harga Murah Sewa Gedung Pernikahan Meruya Selatan Pernikahan. JAKARTA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan harga sewa salah satu gedung teater di Taman Ismail Marzuki (TIM).. Rencana ini tertera dalam rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Daerah. Raperda ini sudah diserahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan kemudian ditanggapi fraksi-fraksi dalam sidang paripurna Dewan FmxUdx. JAKARTA, - Berapa harga gedung perkantoran di Jakarta saat ini? Pertanyaan itu mungkin pernah terlintas di benak Anda. Khususnya bagi perusahaan Anda yang sedang membutuhkan ruang kerja baru ataupun berencana mencari gedung kantor baru. Untuk membantu perencanaan Anda, berikut harga rata-rata gedung kantor di Jakarta saat ini, merujuk hasil riset Colliers International juga Okupansi Rendah, Harga Perkantoran Jakarta Anjlok, Perang Diskon Tak Terbendung Sebagai gambaran, pada tahun 2021 jumlah pasokan kumulatif perkantoran di Jakarta sekitar 10,58 juta meter persegi. Rinciannya di kawasan central bussines district CBD Jakarta sebanyak 6,96 juta meter persegi, sementara non-CBD Jakarta 3,62 juta meter harga perkantoran di Jakarta, terbagi dalam dua kategori yakni harga sewa dan harga jual. Harga Sewa Gedung Perkantoran Harga sewa gedung perkantoran di CBD Jakarta saat ini rata-rata sekitar Rp per meter persegi per bulan. Namun harga ini diproyeksikan naik hingga akhir 2022 menjadi Rp per meter persegi per bulan. Sementara di kawasan non-CBD Jakarta harga sewa rata-rata saat sekitar Rp per meter persegi per bulan. ... berharap pemerintah memberikan keringanan... "Jakarta ANTARA News - Biaya sewa gedung-gedung pementasan seni teater di Jakarta dianggap masih sangat mahal. Seniman Zak Sorga mengatakan sewa gedung untuk pementasan teater di Jakarta mencapai Rp38 sudah begitu, banyak seniman sulit mementaskan karya seninya padahal aspek seni-budaya penting sekali dalam kehidupan suatu bangsa. "Kami berharap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Jokowi dan Jusuf Kalla memberikan ruang bagi seniman untuk mementaskan karya seninya, dengan menekan biaya sewa gedung pementasan," kata pemilik Teater Kanvas itu, di Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan, sewa gedung di Gedung Kesenian Jakarta di bilangan Pasar Baru, Jakarta Pusat, mencapai Rp32 juta sekali pementasan. Di Taman Ismail Marzuki malah Rp38 juta per pementasan ditambah pajak. "Kami berharap pemerintah memberikan keringanan atau memberikan potongan sewa sebesar 50 persen dari sewa yang ditetapkan pengelola gedung, atau pajak ditiadakan dan itu sangat membantu seniman," ujarnya. Selain itu, kata dia, peran media massa untuk mempromosikan kesenian teater ini juga masih kurang, sehingga keberadaan seni teater ini semakin hilang di masyarakat. "Sarana untuk mengangkat kembali karya-karya seniman ini masih kurang, sehingga diperlukan perhatian pemerintah yang lebih agar seniman kembali fokus untuk berkarya dan memberikan tontonan yang menarik, mendidik kepada masyarakat," ujarnya. Saat ini, kata dia, Teater Kanvas sedang mengelar pementasan seni teater produksi ke-99 berjudul Penghuni Kapal Selam, di Gedung Kesenian Jakarta pada Selasa 21/10 hingga Kamis 23/10.Penghuni Kapal Selam yang dibuat pada 2008 itu, terdiri dari sekelompok orang dari berbagai profesi, mulai juru dakwah, koruptor, mahasiswa, tukang es, politikus dan mantan perampok yang penguni penjara mendapat intimidasi dan penyiksaan fisik juga mental oleh sipir penjara secara semena-mena. Dalam naskah drama ini, banyak diskusi tentang pemikiran maupun ideologi masing-masing tahanan. Mulai dari pemikiran pedagang es sampai pemuka agama. Pewarta AprionisEditor Ade P Marboen COPYRIGHT © ANTARA 2014 JAKARTA - Usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan tarif sewa gedung di Taman Ismail Marzuki mendapat catatan dari berbagai rencana itu tertuang dalam revisi Rancangan Peraturan Daerah No 1/2015 tentang Retribusi Daerah yang masih dalam proses pembahasan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI gedung yang tarifnya diusulkan untuk naik hingga dua kali lipat adalah Gedung Teater Besar atau Teater Jakarta. tarif sewa, dari sebelumnya Rp30 juta diusulkan naik menjadi Rp60 juta per hari, bahkan mencapai Rp75 juta di akhir usulan perubahan tarif retribusi sewa gedung TIM difungsikan untuk mengurangi disparitas harga dengan swasta, yang memiliki harga sewa gedung lebih tinggi. Retribusi gedung yang terlalu rendah dinilai Anies menyebabkan frekuensi pemakaian gedung pada perkembangannya banyak yang tidak ada kaitannya dengan Kesenian atau Kegiatan SeniSekretaris Jenderal Dewan Kesenian Jakarta DKJ sekaligus Ketua Komite Film Hikmat Darmawan menjelaskan kebijakan ini sebenarnya memiliki maksud baik, namun dengan beberapa pun menggambarkan latar belakang perlunya kebijakan awal mula TIM berdiri, penyewaan ruang dan gedung merupakan wewenang penuh DKJ. Namun sejak 2006, ketika Pemprov DKI Jakarta membentuk suatu badan pengelola TIM, peran DKJ hanya sebagai penasihat."Dari situlah kemudian banyak sekali penggunaan ruang yang bukan kesenian atau acara seni yang tidak dikurasi oleh DKJ. Jadi sejak itu, DKJ berebut tempat dengan penyewa dari luar yang kemudian keputusannya itu ada di badan pengelola TIM," ujar Hikmat ketika dikonfirmasi Bisnis, Jumat 13/3/2020."Pelan-pelan diadvokasi untuk tidak begitu, akhirnya saat [berubah nama] jadi UPT TIM bekerja sama dengan DKJ, akhirnya ada pembagian wilayah. Kalau untuk yang kegiatan seni yang dikurasi oleh DKJ atau kegiatan seni dari luar yang proposalnya dikerjasamakan dengan DKJ untuk dinilai, kalau oke, itu tidak dikenai biaya," Pemprov DKI Jakarta terhadap kompensasi kegiatan kesenian inilah yang menurut Hikmat perlu penekanan lebih, di tengah isu kenaikkan harga sewa Hikmat, harga sewa gedung murah memang menjadi alasan banyaknya penyewa dari luar. Akibatnya, hal itu menyulitkan manajemen penjadwalan gedung-gedung di TIM untuk acara kesenian itu sendiri."Pihak yang ingin menyewa karena TIM murah dibandingkan venue yang lain. Karena itu seringkali terjadi ada Pensi SMA, anugerah penghargaan karyawan, entah dari bank atau yang lain. Artinya acara nonkesenian yang mengambil tempat di TIM dan menyebabkan program kesenian itu sendiri terganggu atau berebut dengan penyewa," sebab itu, menurut Hikmat, langkah 'mempersulit' penyewa nonkesenian dengan memberlakukan harga tinggi bisa diterima. Namun, lanjutnya, perlu penekanan adanya kompensasi untuk kegiatan kesenian, di samping mempertahankan pemberian kewenangan yang lebih untuk DKJ agar agenda kesenian di TIM menjadi lebih dominan."Logikanya, kalau mau sewa ruangan, ya harus dengan harga profesional. Gubernur menjelaskan bahwa tentu saja untuk seniman akan dibedakan. Selama ini juga praktiknya begitu, yang menilai mana kegiatan seni yang dapat fasilitas dan mana yang tidak, dikonsultasikan dengan DKJ," ujarnya."Sejak 5 tahunan ini juga sudah mulai berubah, dalam artian walaupun masih tidak mutlak kewenangan DKJ, ada ruang untuk memberikan pertimbangan. Dikonsultasikan dengan DKJ siapa saja penggunanya," tutup SalahKetua Forum Seniman Peduli TIM Radhar Panca Dahana menekankan bahwa rencana kenaikan harga sewa TIM sebenarnya sah-sah saja, asalkan sewa untuk seniman tetap menyoroti argumentasi Anies terkait alasannya menaikkan harga sewa TIM. Menurut Radhar, seharusnya Anies bisa menyampaikan pendapat secara lebih baik."Wacana itu sebenarnya salah pada pondasinya, yaitu mempersamakan gedung atau fasilitas di TIM dengan gedung pertunjukan di luar TIM yang rata-rata punya swasta, orientasinya komersial. Mereka membangun dengan biaya tinggi, sehingga butuh menawarkan tarif tinggi," ujar Radhar kepada Bisnis."Sementara gedung TIM itu kan punya negara. Bikin pakai uang negara atau rakyat. Jadi tidak tepat untuk dikomersilkan. Orientasinya harus memberikan fasilitas kepada publik, dalam hal ini publik kesenian supaya mereka bisa berekspresi dengan baik. Jadi tidak bisa pakai logika uang rakyat, itu dikomersilkan," dengan pihak DKJ, menurut Radhar yang terpenting bukan soal harga sewa namun bagaimana memperjuangkan agar kegiatan yang memajukan ekosistem kesenian di TIM mendapat jaminan kenyamanan dan pendanaan dari Pemprov DKI Jakarta."Fasilitas dari TIM itu bagian dari pembangunan manusia. Jadi itu adalah investasi moral, kultural, sama dengan investasi material lain yang bukan cost, sehingga tidak mencari return. Jadi itu pondasi argumennya [Anies] sudah salah," tutupnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News